Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Akan Desak Mentan Mundur jika Tudingan Erick Thohir Soal Mafia Bibit Terbukti

Kompas.com - 25/04/2022, 07:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan keberadaan mafia bibit di sektor pertanian.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim mengatakan, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan itu terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Baca juga: Mentan Pastikan Stok Bahan Pangan Pokok Aman hingga Lebaran

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Hermawi melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementerian Pertanian, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan adanya pernyataan yang terkesan tiba-tiba dari Erick terkait adanya mafia di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

Baca juga: Mentan Klaim Food Estate Berhasil 100 Persen, Walhi: Stop Abaikan Petani dan Lingkungan Hidup

Sebelumnya, Erick mengungkap ada mafia bibit di sektor perrania  saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid, yang salah, sehingga ketika tumbuh tidak baik," kata Erick.

Erick pun berharap agar praktik mafia tidak bisa dibiarkan berkembang karena menurunkan kualitas bibit yang diterima petani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com