Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Peningkatan Covid-19 Masih Terjadi, Pemudik Jangan Lupa Booster

Kompas.com - 25/04/2022, 15:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap semua masyarakat yang mudik pada Lebaran 2022 ini telah divaksinasi booster.

Sebab, katanya, ancaman lonjakan Covid-19 terus ada.

"Ada risiko bahwa peningkatan atau penularan itu terjadi, oleh karena itu ada kata sehat di situ. Upayakan rekan-rekan menyampaikan bahwa mereka yang akan mudik seyogianya melakukan booster," kata Budi dalam pembukaan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Baca juga: PT KAI Logistik Siapkan 9.280 Kuota Pengiriman Motor Gratis Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2022

Budi juga meminta para stakeholder menyediakan layananan vaksinasi di semua simpul transportasi.

Menurut dia, penyediaan vaksinasi ini juga bisa bekerja sama dengan TNI/Polri.

"Berikan fasilitas vaksinasi di semua simpul-simpul transportasi, itu kita bisa kerjasama dengan TNI/Polri," terang dia.

Budi mengungkapkan, hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan mudik.

Ia mengatakan, pemerintah di kabinet juga telah menggelar rapat terbatas sebanyak 5-6 kali untuk persiapan penyelenggaraan mudik.

Baca juga: Warga Diimbau Lapor RT/RW dan Polisi jika Mudik dan Tinggalkan Rumah dalam Keadaan Kosong

"Saya yakin bahwa semua, Kemenkes dan TNI/Polri bersedia untuk bekerjasama dengan kita sehingga kita bisa melakukan mandat presiden sebagai bagian dari tugas nergara," pungkas Budi.

Sebagai informasi, Kemenhub memiliki tagline mudik Lebaran kali ini yaitu Mudik Aman dan Sehat.

Selain keamanan, tahun ini juga diharapkan masyarakat tetap sehat ketika melaksanakan mudik. Hal ini karena mudik Lebaran 2022 juga digelar di tengah pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com